BLOG PERADI
Palembang – Peradi cabang Palembang bersama Women Crisis Centre (WCC) Palembang, Rabu (6/7) menggelar diskusi publik bertema “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Penegakan Hukum” berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan. Dalam diskusi publik yang dibuka Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) masalah penegakan hukum dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh para penegak hukum, yakni polisi, jaksa dan advokat menjadi bagian pembahasan serius pada diskusi yang dipandu moderator Aina Rumiyati Aziz Direktur Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi.

Diskusi publik  tersebut menghadirkan nara sumber Nurmalah Ketua DPC Peradi Palembang, Yeni Roslaini Izi Direktur WCC Palembang, Kompol Suryadi Kasubdit IV Ditreskrimum Polda Sumsel, Edward Juliarta Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA), dan Sri Sulatri pakar hukum pidana Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP).

Dalam diskusi muncul wancana agar penegak hukum harus satu visi dalam penanganan kasus KDRT. Perempuan kerap dimarjinalkan dalam kasus KDRT harus mendapat perlindungan, dan laporannya harus didahulukan walau ada laporan balik dari laki-laki pelaku KDRT.

Pembicara Sri Sulastri, Nurmalah dan Yeni Izi menyoroti masalah penegakan hukum oleh para penegak hukum terhadap kasus KDRT. Menurut Direktur WCC Yeni Izi, tetap tingginya kasus KDRT di masyarakat biang keladinya ada dalam penegakan hukum. 

“Jumlah kasus KDRT yang tercatat di polisi dan juga di Dinas PPA hanya sebagian saja, karena faktanya banyak kasus yang ditangani WCC para korban enggan melapor ke penegak hukum karena pesimis kasusnya akan ditangani sampai ke pengadilan. Justru mereka semakin takut kalau melapor, akan dilaporkan balik dan menjadi tersangka,” kata Yeni Izi.

Menurut Sri Sulastri, para penegak hukum dalam menangani kasus KDRT harus tahu bahwa kasus ini berbeda dengan tindak pidana biasa. “Penganiyaan dalam KDRT jangan samakan dengan kasus Pasal 351 KUHP. Kasus KDRT berbeda dengan tindak pidana biasa. Jangan menunggu sampai perempuan korban KDRT sampai pengkor kaki dulu, baru penegak hukum mau menangani,” ujarnya.

Sri Sulastri yang kerap mendampingi para korban KDRT menceritakan pengalaman, harus berdebat dengan penyidik karena korban KDRT kerap ditolak laporan korban dengan alasan belum cukup bukti.  “Dalam UU KDRT sudah jelas disebutkan bahwa dengan alat bukti saksi pelapor sudah cukup bukti bagi penegak hukum atau penyidik untuk menangkap pelaku KDRT. Kekerasan dalam KDRT tidak hanya menyangkut fisik tapi sudah mencakup kekerasan psikis. Penganiayaan fisik dalam KDRT langsung juga terkena pada psikologis perempuan korban,” kata staf pengajar Fakulas Hukum UMP.

Sri Sulastri dalam menangani kasus KDRT penegak hukum harus proporsional dan profesional. “Dalam kasus KDRT, pengaduan perempuan korban KDRT harus didahulukan bukan diprioritaskan walau pelaku suami korban ikut mengadu,” katanya.

Yeni Izi dari WCC juga mendukung pendapat pakar hukum pidana tersebut. Menurutnya, dalam mengangani pengaduan perempuan korban KDRT yang kerap diikuti lapor balik dari pelaku atau laki-laki, maka penegak hukum harus memproses lebih dulu laporan pertama dari perempuan korban KDRT.

Sementara itu menurut Edwar Juliarta, pengaduan KDRT yang masuk ke Dinas PPA Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) pada 2019 sebanyak 376 kasus, diantarnya 193 kasus kekerasan dengan korban anak-anak dan 160 kasus kekerasan dengan korban orang dewasa atau perempuan. (ARA)